Oleh karena itu, sebagai salah satu partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PPP merasa perlu ikut turun tangan untuk menghentikan polemik utang luar negeri tersebut. Ketua Umum (Ketum) PPP Muchammad Romahurmuziy (Rommy) mengatakan, di tahun politik ini, segala kebijakan pemerintah dipersoalkan, salah satunya utang pemerintah.
Menurut pandangan PPP, utang bukanlah hal yang dilarang selama untuk kegiatan yang produktif dan di-manage dengan baik."Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak berutang, bahkan Amerika Serikat menjadi raksasa ekonomi dunia di bawah utang yang telah berjalan lebih dari 200 tahun," ujar Rommy dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke 45 PPP di Gedung UTC Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4/201).
Rommy menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Keuangan Negara, utang pemerintah dibatasi maksimal 60% terhadap produk domestik bruto (PDB). Saat ini total utang pemerintah per Februari 2018 berjumlah Rp4,034 triliun atau 29,2% terhadap PDB.
Sebagai perbandingan, lanjut Rommy, rasio utang Jepang mencapai 230% terhadap PDB. Tapi bunga surat utang Indonesia tidak bisa disamakan dengan Jepang. Bunga Indonesia mahal karena inflasi lebih tinggi yakni 3,6% di 2017, sementara Jepang sempat deflasi.
Jadi, karena utang pemerintah jauh di bawah batas maksimum, perdebatan soal utang RI tidak perlu dibuat gaduh," kata Rommy.
Rommy menuturkan, angka inflasi sangat menentukan imbal hasil riil yang diterima investor. Makin tinggi inflasi maka semakin tinggi permintaan bunga dari investor pembeli surat utang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar